Makalah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran bisa dibaratkan sebagai anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran.
Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian pada kedua sisi. Misalnya, sisi penerimaan anggaran rumah tangga akan sangat tergantung pada ada atau tidaknya perubahan gaji/upah bagi rumah tangga yang memilikinya.

 Demikian pula sisi pengeluaran anggaran rumah tangga, banyak dipengaruhi perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Sisi penerimaan anggaran perusahaan banyak ditentukan oleh hasil penerimaan dari penjualan produk, yang dipengaruhi oleh daya beli masyarakat sebagai cerminan pertumbuhan ekonomi.

 Adapun sisi pengeluaran anggaran perusahaan dipengaruhi antara lain oleh perubahan harga bahan baku, tarif listrik dan bahan bakar minyak (BBM), perubahan ketentuan upah, yang secara umum mengikuti perubahan tingkat harga secara umum. Ketidakpastian yang dihadapi rumah tangga dan perusahaan dalam menyusun anggaran juga dihadapi oleh para perencana anggaran negara yang bertanggungjawab dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Setidaknya terdapat

enam sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN yakni (i) harga minyak bumi di pasar internasional; (ii) kuota produksi minyak mentah yang ditentukan OPEC; (iii) pertumbuhan ekonomi; (iv) inflasi; (v) suku bunga; dan (vi) nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD). Penetapan angka-angka keenam unsure diatas memegang peranan yang sangat penting dalam penyusunan APBN. Hasil penetapannya disebut sebagai asum-asumsi dasar penyusunan RAPBN. Penerimaan dan pengeluaran untuk anggaran negara lazim disebut pendapatan dan belanja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN. sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sejak beberapa tahun yang lalu telah diintrodusir Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah disahkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

B.     Rumusan Masalah

Adapun rumusan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui peranan dan fungsi APBN dalam pengalokasian sumber-sumber pendapatan suatu Negara untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dan bangsa dan Negara

1.      Pengertian Ruang Lingkup APBN

2.      Mengetahui berbagai bentuk  Struktur dan susunan APBN

3.      Dapat mengetahui tentang Prinsip-prinsip dalam APBN

4.      Bagaimanakah bentuk Anggaran pendapatan  dan pengeluaran  Negara

5.      Mengetahui Tentang Surplus Dan Keseimbangan dalam APBN

C.    Tujuan

Selain sebagai tugas, tujuan yang ingin di capai dalam penulisan makalah ini yaitu dapat memberikan suatu solusi yang tepat agar di dalam suatu Negara bisa memberikan wujud yang nyata dalam pengolahan dana dan pengalokasian sumber – sumber pendapatan Negara atau pengeluaran Negara, jadi kami sebagai penyusun makalah ini sangat berharap sekali agar prekonomian Negara kita ini tidak mengalami keterpurukan dan masyarakat Indonesia bisa hidup dengan sejahtera

 

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Dan Ruang Lingkup APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan PerwakilanRakyat. (Pasal 1 angka 7, UU No. 17/2003). Merujuk Pasal 12 UU No. 1/2004. tentang Perbendaharaan Negara, APBN dalam satu tahun anggaran meliputi:¹

a.    Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan.

b.    Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

c.    Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas umum negara. (Pasal 12 ayat (2) UU No. 1/2004)Tahun anggaran adalah periode pelaksanaan APBN selama 12 bulan. Sejak tahun 2000, Indonesia menggunakan tahun kalender sebagai tahun anggaran, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sebelumnya, tahun anggaran dimulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Penggunaan tahun kalender sebagai tahun anggaran ini kemudian dikukuhkan dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara (Pasal 4 UU No. 17/2003 dan Pasal 11 UU No. 1/2004).¹

Sebagaimana ditegaskan dalam Bagian Penjelasan UU No. 17/2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai fungsi akuntabilitas, pengeluaran anggaran hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan hasil (result) berupa outcome atau setidaknya output dari dibelanjakannya dana-dana publik tersebut. Sebagai alat manajemen, sistem penganggaran selayaknya dapat membantu aktivitas berkelanjutan untuk memperbaiki efektifitas dan efisiensi program pemerintah.Sedangkan sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untukmewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.¹

Merujuk Pasal 3 Ayat (4) UU No. 17/2003, APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. ¹

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan  pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.¹

v  Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN )

1.    Fungsi alokasi, yaitu penerimaan yang berasal dari pajak dapat dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat umum, seperti pembangunan jembatan, jalan dan taman umum.

2.    Fungsi distribusi, yaitu pendapatan yang masuk bukan hanya digunakan untuk kepentingan umum, tetapi juga dapat dipindahkan untuk subsidi dan dana pensiun.

3.    Fungsi stabilisasi, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keunagn negara teratur sesuai dengan di terapkan. Jika pemndapatan dipakai sesuai dengan yang di terapkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai stabilisator.

v  Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi dasar dalam penggunaan biaya dalam pelaksanaan program-program negara disusun melalui berbagai indikator ekonomi makro. Indikator ekonomi makro tersebut dijadikan tolak ukur sebelum menyusun anggaran yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh negara.

Adapun indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan  APBN tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga, harga minyak internasional, produksi minyak Indonesia, kebijakan fiskal dan jumlah pengangguran:^2,3

a.      Pertumbuhan ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan hasil  output yang dibentuk oleh berbagai sektor ekonomi ini memengaruhi proses penyusunan APBN dengan dasar dapat menggambarkan bagaimana kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai oleh sektor ekonomi tersebut pada suatu waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dengan melihat kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, akan dapat dilihat gambaran terkait dengan komponen-komponen kegiatan yang dimasukkan ke dalam APBN.¹

b.      Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi merupakan salah satu penyakit ekonomi yang tidak bisa diabaikan, karena dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. Oleh karena itu inflasi sering menjadi target kebijakan pemerintah. Inflasi yang tinggi bisa menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan pengangguran yang meningkat.  Dengan keadaan yang demikian, stabilitas APBN juga dipertimbangkan dengan tinggi atau rendahnya inflasi yang terjadi. Maka dari itu, inflasi menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun APBN.

c.       Nilai Tukar

Nilai tukar merupakan variabel dalam perekonomian terbuka seperti dewasa ini. Dalam penentuan nilai APBN selalu berdasarkan pada asumsi nilai tukar. Karena dalam APBN terdapat komponen belanja pembayaran bunga hutang luar negeri yang harus dibayarkan dalam mata uang asing. Jika suatu ketika nilai tukar terhadap mata uang Indonesia tinggi, maka akan semakin rendah pembayaran hutang negara tersebut. Dan sebaliknya, jika suatu ketika nilai tukar terhadap mata uang Indonesia rendah, maka Indonesia berupaya untuk menyediakan anggaran yang lebih. Selain itu juga ada beberapa jenis penerimaan yang diterima dalam bentuk mata uang asing.  Maka dari itu, nilai tukar ini sangat penting diketahui dalam menyusun APBN.

d.      Suku bunga

Tingkat suku bunga merupakan salah satu variabel yang memengaruhi masyarakat dalam memilih bentuk kekayaan yang ingin dimilikinya, apakah dalam bentuk uang,  financial asset, atau benda-benda riil seperti tanah, rumah, mesin, barang dagangan dan lain-lain. Mana yang memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi akan lebih diminati. Tingkat suku bunga digunakan sebagai salah satu variabel dalam kebijakan menyusun APBN di Indonesia. Hal ini didasari bahwa suku bunga dapat menggambarkan kondisi perekonomian negara dengan kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh negara.

e.       Harga Minyak Internasional

Harga minyak internasional tentunya memberikan dampak terhadap penyusunan anggaran APBN. Jika harga minyak internasional naik, maka dampak terhadap APBN adalah negatif, yaitu beban subsidi BBM dan listrik jauh lebih tinggi dari kenaikan penerimaan negara dari kenaikan harga minyak. Hal ini akan menyebabkan pemerintah harus memotong anggaran-anggaran lainnya, agar APBN tetap dapat sehat dan tidak kolaps, yang akan menyebabkan krisis ekonorni yang lebih besar, karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Jika ini terjadi, maka orang akan memindahkan investasi dan uangnya keluar negeri. Arus modal keluar akan mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah. Nilai tukar rupiah yang melemah akan mengakibatkan harga-harga komoditas naik lebih tinggi lagi. Harga-harga yang naik akan semakin memberatkan perekonomian

f.       Produksi Minyak Mentah

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memproduksi minyak mentah ke internasional. Dengan kekayaan alam berupa minyak mentah yang dimiliki oleh Indonesia tersebut, dapat menjadi salah satu penerimaan anggaran yang diterima oleh negara. Semakin besar produksi minyak mentah di Indonesia, maka akan semakin besar penerimaan yang diterima oleh Indonesia. Dan sebaliknya, semakin kecil produksi minyak mentah di Indonesia, maka akan semakin kecil penerimaan yang diterima oleh Indonesia. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada penyusunan APBN yangmana didasarkan pada besar atau kecilnya penerimaan yang diterima oleh negara.

g.      Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka pelaksanaan pembangunan.  APBN sendiri mempunyai dua sisi, yaitu sisi mencatat pengeluaran dan sisi yang mencatat penerimaan. Sisi pengeluaran mencatat semua kegiatan pemerintah yang memerlukan uang untuk pelaksanaannya. Salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Disinilah perencanaan dalam penyusunan APBN diperlukan. Pemerintah harus dapat menentukan besarnya pajak yang akan dipungut dari setiap masyarakat karena dari hasil pajak itulah sumber dana yang didapatkan dalam menjalankan kegiatan yang telah disusun dalam APBN.

h.      Jumlah Pengangguran

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang memengaruhi manusia secara langsung dan menyebabkan penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis atau semua orang dalam referensi waktu tertentu. Pada umumnya pengeluaran agregat yang sebenarnya adalah lebih rendah dari pada yang diperlukan untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Keadaan seperti ini akan menimbulkan pengangguran. Ada kalanya permintaan agregat melebihi kemampuan perekonomian untuk memproduksikan barang dan jasa. Keadaan ini menyebabkan harga-harga atau inflasi. Inflasi itu sendiri berkaitan dengan pendapatan riil masyarakat yang pada akhirnya dapat berimbas pada kesejahteraan masyarakat.

  

v  Siklus APBN

1.    Tahap penyusunan dan penetapan:⁴

·       Pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro kepada Dewan Perwakilan Rakyat (bulan mei)

·       Pemerintah pusat dan DPR membahas kebijaksanaan umum dan prioritas anggaran sebagai acuan bagi Kementrian Lembaga dalam penyusunan anggaran.

·       Menteri/pimpinan lembaga menyusun Rencana Kerja dan  Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) dan dibahas dengan DPR, hasilnya disampaikan ke Menteri Keuangan sebagai bahan rancangan Undang-Undang APBN tahun berikutnya.

·       Pemerintah pusat menyampaikan RUU APBN dan Nota Keuangan kepada DPR untuk dibahas (bulan Agustus)

·       DPR menyetujui RUU APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.

2.      Tahap pelaksanaan:⁴

·       Setelah UU APBN ditetapkan, rincian pelaksanaannya dituangkan dalam peraturan presiden tentang rincian APBN.

·       Menkeu memberitahu K/L agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan alokasi dalam peraturan presiden tentang rincian APBN.

·       Menkeu mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran dan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur, Direktur Jendral Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran

·       Penanggung jawab kegiatan mengajukan  dana dengan menerbitkan Surat Pemerintah Membayar (SPM) kepada kuasa BUN

·       Pemerintah menyusun laporan realisasi semester I APBN dan prognosis dan disampaikan ke DPR selambat-lambatnya akhir juli tahun anggaran yang bersangkutan.

·       Jika ada penyesuaian pemerintah pusat mengajukan RUU perubahan APBN

3.      Tahap pengawasan pelaksanaan:⁴

·       Pengawasan dilakukan atasan kepala kantor/satker K/L

·       Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN

·       Pengawasan oleh DPR

4.      Tahap pertanggungjawaban:⁴

·       Menteri/pimpinan lembaga membuat laporan keuangan : 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan atas laporan keuangan

·       Laporan keuangan disampaikan ke Menkeu paling lambat 2 bulan setelah TA ybs berakhir.

·       Menkeu meyusun rekapitulasi LK dan disampaikan ke presiden

·       Presiden menyampaikan LK ke BPK untuk diaudit

·       LK yang diaudit disampaikan presiden ke DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

v  Asas Penyusunan APBN

1.    Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.⁵

2.    Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.⁵

3.    Penajaman prioritas pembangunan, artinya pembelanjaan dalam APBN harus mengutamakan pembangunan di sektor-sektor yang lebih bermanfaat.⁵

4.    Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara.⁵

v  Struktur APBN

Struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Sejak Tahun 2000, Indonesia telah mengubah komposisi APBN dari T-account menjadi I-account sesuai dengan standar statistik keuangan pemerintah, Government Finance Statistics (GFS).¹

                    

1.       Pendapatan Negara dan Hibah.

Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum yaitu penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan Pajak lainnya, serta Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor) merupakan sumber penerimaan utama dari APBN.

Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya, walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaananggaran,jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya Berbeda dengansistem penganggaran sebelum tahun anggaran 2000, pada system penganggaran saat ini sumber-sumber pembiayaan (pinjaman) tidak lagi dianggap sebagai bagian dari penerimaan.

Dalam pengadministrasian penerimaan negara, departemen/ lembaga tidak boleh menggunakan penerimaan yang diperolehnya secara langsung untuk membiayai kebutuhannya. Beberapa pengeculian dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

2.       Belanja Negara.

Belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang.nSebelum diundangkannya UU No. 17/2003, anggaran belanja pemerintah pusat dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. UU No. 17/2003 mengintrodusing uniffied budget sehingga tidak lagi ada pembedaan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Sementara itu, dana otonomi khusus dialokasikan untuk provinsi Daerah Istimewa Aceh dan provinsi Papua.

3.       Defisit dan Surplus.

Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit; sebaliknya, penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus. Sejak Tahun 2000, Indonesia menerapkan anggaran defisit menggantikan anggaran berimbang dan dinamis yang telah digunakan selama lebih dari tiga puluh tahun. Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu: keseimbangan primer (primary balance) dan keseimbangan umum (overall balance). Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga. Keseimbangan umum adalah total penerimaan  dikurangi belanja termasuk pembayaran bunga.

4.       Pembiayaan.

Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah: pembiayaan dalam negeri (perbankan dan non perbankan) serta pembiayaan luar negeri (netto) yang merupakan selisih antara penarikan utang luar negeri (bruto) dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

v  Prinsip-prinsip Dalam APBN

1.    Prinsip Anggaran APBN

2.    Prinsip Anggaran dinamis

3.    Prinsip Anggaran Fungsional

Sejak tahun 1999 tidak lagi digunakan prinsip anggaran berimbang dalam menyusun APBN. APBN disusun berdasarkan prinsip anggaran defisit.

a.      Prinsip Anggaran Defisit

Bedanya dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa pada anggaran defisit ditentukan:¹

·      Pinjaman LN tidak dicatat sebagai sumber penerimaan melainkan sebagai sumber pembiayaan.

·      Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan DN + sumber pembiayaan LN (bersih)

      Anggaran Defisit                              

PNH – BN = DA                               

DAP = AP – TP

PbDN = PkDN + Non-Pk DN           

PbLN  = PPLN – PC PULN

Keterangan :                                     

PNH    = pendapatan negara dan  hibah

BN    = belanja negara

DA      = defisit Anggaran

PbDN= pembiayaan DN

PkDN= Perbankan DN

Non-PkDN = Non-Perbankan DN

PbLN= pembiayaan LN

PPLN= penerimaan pinjaman LN

PCPULN = pembayaran cicilan pokok Utang luar Negeri

BLN  = bantuan luar negeri

      Anggaran Berimbang

PDN – PR    = TP

DAP = AP – TP         

 Keterangan :

PDN = Pendapatan DN

PR    = Pengeluaran Rutin

TP    = Tabungan Pemerintah

DAP = Defisit Anggaran Pembangunan

AP    = Anggaran Pembangunan

b.      Prinsip Anggaran Dinamis

             Ada anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif:¹

·      Anggaran bersifat dinamis absolut apabila Tabungan Pemerintah (TP)  dari tahun ke tahun terus meningkat.

·      Anggaran bersifat dinamis relatif apabila prosentase kenaikan TP (DTP) terus meningkat atau prosentase ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar negeri terus menurun.

c.       Prinsip Anggaran Fungsional

·      Anggaran fungsional berarti bahwa bantuan/ pinjaman LN hanya berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan (pengeluaran pembangunan) dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin.¹

·      Prinsip ini sesuai dengan azas “bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap” dalam pembiayaan pembangunan. Artinya semakin kecil sumbangan bantuan/ pinjaman luar negeri terhadap pembiayaan anggaran pembangunan, maka makin besar fungsionalitas anggaran.¹

v  Instrumen Kebijakan Fiskal

a.       Pembiayaan fungsional:¹

·         Pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional.

·         Pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta, bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah.

·         Pinjaman dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang ada di masyarakat.

b.      Pengeluaran Anggaran:¹

·         Pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman dipergunakan secara terpadu untuk mencapai kestabilan ekonomi.

·         Dalam jangka panjang diusahakan adanya anggaran belanja seimbang. Namun pada masa depresi digunakan anggaran defisit

v  Analisis Kebijakan Fiskal

 Kebijakan fiskal secara umum diarahkan pada empat sasaran utama:¹

a.       Menciptakan stimulus fiskal

Guna menciptakan stimulus fiskal dengan sasaran penerimaan manfaat yang lebih tepat, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan administratif dan menciptakan mekanisme penyaluran dana secara transparan.

b.      Memperkuat Basis Penerimaan

Upaya memperkuat basis penerimaan ditempuh melalui perbaikan administrasi dan struktur pajak, ekstensifikasi penerimaan pajak dan bukan pajak, seperti penjualan saham BUMN, penjualan asset BPPN.

c.       Mendukung Program Rekapitalisasi Perbankan

Upaya untuk menunjang program rekapitalisasi dan penyehatan perbankan dilakukan dengan memasukkan biaya restruktursiasi perbankan ke dalam APBN.

d.      Mempertahankan Prinsip Pembiayaan Defisit

·         Pemerintah tetap mempertahankan prinsip untuk tidak menggunakan pembiayaan defisit anggaran dari bank sentral dan bank-bank di dalam negeri.

·         Pemerintah tetap mengupayakan pinjaman dari luar negeri, yang diperboleh dari lembaga keuangan internasional seperti bank Dunia, ADB, dan OECF serta sejumlah negara sahabat secara bilateral, terutama dalam kerangka CGI.

v  Surat Utang Negara (SUN)

 Pada tahun 2002 pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN). Sebelum undang-undang ini disahkan, istilah Surat Utang Negara lebih dikenal sebagai “obligasi pemerintah”. Beberapa point yang penting mengenai SUN adalah :¹

a.    Tema pokok UU SUN adalah memberikan “standing appropriation”, yaitu jaminan pemerintah kepada pasar untuk membayar semua kewajiban pokok dan bunga utang yang timbul akibat penerbitan SUN.

b.     Surat Utang Negara terdiri dari Surat  Perbendaharaan Negara (SPN) semacam T-Bills di AS dan Obligasi Negara (ON).

Catatan :

·      SPN merupakan SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto (mirip SBI)

·      ON merupakan SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan/ atau pembayaran bunga secara diskonto

c.    Tujuan penerbitan SUN adalah :

·      Membiayai defisit APBN

·      Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran pada rekening kas negara dalam satu tahun anggaran

·      Mengelola  portofolio utang negara.

B.     Kebijakan Anggaran Defisit

Sejak Indonesia ditimpa sejumlah gejolak ekonomi eksternal, pemerintah akhirnya memastikan revisi APBN 2008 lebih awal dari waktu biasanya, bulan Juli. Salah satu perubahan pokok terletak pada peningkatan defisit anggaran dari 1,7% PDB menjadi 2% PDB. Selain defisit, beberapa asumsi dan target makro ekonomi dipastikan mengalami revisi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, lifting minyak, harga minyak mentah, dan lain-lain.¹

Pada dasarnya terdapat tiga gejolak eksternal yang berimbas pada perekonomian Indonesia:¹

 Pertama, lonjakan drastis harga minyak mentah dunia hingga sempat menyentuh level psikologis USD 100 per barel. Beruntunglah, harga minyak kembali turun dan berfluktuasi di posisi USD 80-90 per barel. Namun, angka ini tergolong masih tinggi dari harga normal yaitu kisaran USD 60 per barel, atau sesuai asumsi APBN 2008, sehingga subsidi BBM yang dibiayai APBN tetap membengkak. 

Kedua, lonjakan harga internasional beberapa produk dan bahan pangan, salah satunya kedelai yang mengalami kenaikan dramatis hingga di atas 100%. Masalahnya, beberapa produk dan bahan pangan yang harganya melonjak, sebagian diimpor untuk memenuhi kekurangan produksi domestik. Dalam kondisi krisis pangan, lonjakan harga ini mendorong pemerintah meningkatkan anggaran subsidi pangan yang juga dibiayai APBN.

Ketiga, perlambatan ekonomi Amerika Serikat, terutama disebabkan efek multiplier (ganda) krisis kredit macet perumahan. Krisis ini berlangsung lebih lama, melebihi prediksi ahli ekonomi, sebab respon positif pasar terhadap kebijakan pemerintah berupa pengucuran dana miliaran dolar dan penurunan suku bunga utama Bank Sentral AS, tidak banyak berarti. Dengan demikian, perbankan di AS masih ragu-ragu mengucurkan kredit untuk menghindari kerugian bila bernasib sama dengan kredit perumahan. Tidak optimalnya perbankan menjalankan fungsi intermediasi membuat beberapa sektor usaha yang bergantung pada kredit jadi stagnan, dan akhirnya berpengaruh pada perlambatan ekonomi. Padahal, perekonomian AS merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi dunia. Karena itu, bila ekonomi AS melambat, secara langsung menurunkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi Indonesia yang makin terintegrasi dengan perekonomian dunia yang dijalin melalui perdagangan internasional, tidak bisa dimungkiri tidak mengalami perlambatan pertumbuhan ekspor, sehingga ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Fenomena pertama dan kedua merupakan penyebab utama membengkaknya belanja, seiring peningkatan subsidi. Subsidi BBM diperkirakan meningkat dari Rp 45,8 triliun menjadi Rp 116,8 triliun dan subsidi listrik meningkat dari Rp 29,8 triliun menjadi Rp 54,2 triliun. Untuk menjaga stabilitas harga pangan dalam negeri, anggaran subsidi pangan Rp 7,2 triliun di APBN tentu jauh di bawah kebutuhan stabilisasi, sehingga dibutuhkan tambahan anggaran yang tidak sedikit.¹

Karena itu, dalam revisi APBN 2008, pemerintah mengusulkan kenaikan defisit APBN dari rencana awal Rp 73,3 triliun atau 1,7% PDB menjadi Rp 87,3 triliun atau 2% PDB. Penerimaan negara naik dari Rp 781,3 triliun menjadi Rp 823,3 triliun. Sedangkan belanja negara juga meningkat dari Rp 854,6 triliun menjadi Rp 910,6 triliun.¹

 Dengan demikian, pembengkakan belanja terus terjadi meski revisi plus sembilan langkah penyelamatan APBN diimplementasikan. Sembilan langkah tersebut adalah optimalisasi perpajakan, PNBP, dan dividen BUMN; penggunaan dana cadangan APBN; penghematan dan penajaman prioritas belanja kementerian/lembaga negara; perbaikan parameter produksi dan subsidi BBM dan listrik; program hemat energi dan efisiensi di Pertamina dan PLN; pemanfaatan dana kelebihan di daerah; penerbitan obligasi dan optimalisasi pinjaman program; pengurangan beban pajak komoditas pangan strategis; penambahan subsidi pangan. Namun, dampak lebih parah lagi bila langkah-langkah tersebut tak diimplementasikan. Diperkiran defisit membengkak menjadi 4,2% PDB atau Rp 185,4 triliun.¹

Defisit anggaran terjadi bila belanja pemerintah melebihi penerimaan. Selisih atau kelebihan belanja dari penerimaan sama jumlahnya dengan besarnya defisit. Dengan demikian, besaran defisit selalu sama dengan utang pemerintah yang dibutuhkan untuk menutupi belanja. Peningkatan jumlah defisit anggaran sampai batas tertentu, biasanya proporsi PDB, secara teoritis dibenarkan. Sebab dalam suatu siklus, perekonomian tidak selalu mengalami posisi di mana penerimaan di atas belanja, apalagi bila terdapat gejolak ekonomi eksternal seperti saat ini. Namun, defisit yang terlalu berlebihan dikhawatirkan mengancam stabilitas keuangan negara, seperti kejadian di AS, sehingga pasar kurang percaya pada kemampuan fiskal pemerintah. Di negara berkembang, biasanya batas aman defisit tidak melebihi 3% PDB.¹

Posisi APBN sebagai alat penyelamat perekonomian dari gejolak eksternal harus benar-benar dioptimalkan. Meski sifatnya jangka pendek, harapannya APBN tetap mampu menjalankan tiga fungsi utamanya yakni stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Karena itu, kebijakan anggaran dengan peningkatan defisit merupakan langkah paling tepat saat ini. Namun, letak masalah yang kerapkali disoroti adalah sumber pembiayaan. Akumulasi utang pemerintah dari domestik dan asing telah menjadi masalah tersendiri bagi perekonomian. Apalagi bila si kreditor mensyaratkan ikut campur tangan pada perumusan kebijakan pemerintah. Trauma atas penyakit utang yang dimunculkan rezim orde baru, nampaknya akan menggeser sumber pembiayaan defisit pada penerbitan obligasi atau surat utang pemerintah. Langkah ini dinilai lebih aman, bisa dikontrol, dan lepas dari intervensi kreditor. ¹

Di tengah gejolak eskternal, harapan kita agar langkah yang ditempuh pemerintah merupakan yang terbaik buat kesehatan keuangan negara dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Bagaimanapun juga, perekonomian Indonesia yang makin terintegrasi dengan dunia memang menjadi risiko tersendiri bila terjadi gejolak seperti saat ini. Sebagai negara ekonomi kecil, Indonesia tidak punya kuasa mengentikan gejolak yang layaknya badai yang siap memporak-porandakan perekonomian. Namun, kita tetap punya kuasa memperkokoh “rumah” ekonomi yang dibangun oleh multi landasan, salah satunya melalui kebijakan fiskal yang ditopang APBN.¹

C.    Surplus Dan Seimbang

Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit; sebaliknya, penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus. Sejak Tahun 2000, Indonesia menerapkan anggaran defisit menggantikan anggaran berimbang dan dinamis yang telah digunakan selama lebih dari tiga puluh tahun. Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu: keseimbangan primer (primary balance) dan keseimbangan umum (overall balance). Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga. Keseimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi belanja termasuk pembayaran bunga.¹

Jadi di sini yang di maksud dengan keseimbangan surplus dapat di nilai dari penerimaan suatu Negara dengan belanja pemerintah yang sama-sama akan mencapai titik keseimbangan antara penerimaan dan belanja Negara. Kita dapat menilai hasil dari suatu proses pengimplementasikan semua peranan struktur dan sudah menjalankan tugas dan fungsi sebagai orang yang mengatur dan menjalankan suatu prekonomian Negara yang baik.¹

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat kami simpulkan bahwa dalam APBN (anggara pendapatan belanja Negara), adalah hasil dari perencanaan yang berupa daftar  mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu,baik yang menyakut penerimaan maupun pengeluarannya  yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangkah waktu tertentu, biasanya adalah satu tahun.

B.     Saran

Dalam perencanaan pembagunan yang tercermin dalam APBN mempengaruhi rencana-rencana sector swasta dan menyakinkan lembaga-lembaga lain mengenai apa yang akan ditempuh oleh Negara yang bersangkutan (Indonesia) dimasa mendatang, serta yang lebih penting lagi adalah bahwa pemerintah yang bersangkutan lebih efesien dalam mengambil keputusan dimasa mendatang.

Di sini juga kami mengharapkan kepada teman-teman pembaca atau pun di lain pihak agar memberikan suatu masukan atau hal-hal yang berkaitan dalam penulisan makalah ini, karena disini kami membutuhkan kritik dan saran untuk membangun atau memberikan motivasi kedepanya agar dalam pembuatan makalah selanjutnya bisa sempurna.